news спросил 2 года назад
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menyebutkan ada beberapa argumen warga untuk curigai keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk jenderal polisi jadi Plt Gubernur gantikan Gubernur definitif yang ikuti pilkada 2018.
https://catatanredaksi.live/isis-serang-pencarian-jamur-di-gurun-suriah-53-orang-meninggal-dengan-cedera-di-kepala/
«Selainnya permasalahan netralitas, keraguan paling besar bisa jadi bersumber pada koalisi Presiden Jokowi,» kata Fahri Hamzah di Media Center DPR pada Jumat, 26 Januari 2018.
Dua jenderal yang hendak dipilih jadi Plt Gubernur itu ialah Pendamping Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Seksi Karier dan Penyelamatan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.
Iriawan gagasannya dipilih sebagai eksekutor pekerjaan Gubernur Jawa Barat, gantikan Ahmad Heryawan. Dan Martuani akan dipilih sebagai eksekutor pekerjaan Gubernur Sumatera Utara, gantikan Tengku Erry Nuradi yang periode kedudukan ke-2 nya akan usai Juni 2018.
Untuk meminimalkan keraguan itu, lanjut Fahri, Presiden Joko Widodo atau Jokowi semestinya tidak menyepakati pemilihan pati jadi Plt Gubernur.
https://catatanredaksi.live/christian-atsu-jadi-korban-meninggal-gempa-turki-chelsea-dan-newcastle-united-berikan-berkabung/
Mendekati pemilu, lanjut Fahri, semestinya pemerintahan memberikan ketenangan ke warga, bukan justru membuat keraguan warga dengan menunjuk perwira tinggi TNI/Polri jadi Plt Gubernur. «Ini pemerintahan sendiri yang membuat keraguan berkembang,» katanya.
Walau sebenarnya, lanjut Fahri Hamzah, saat ini pemerintahan sedang berusaha kembalikan citra TNI/Polri sebagai lembaga yang netral. «Malah dirusak kembali saat ini, susah untuk berprasangka buruk. Dan saya lebih pro khalayak untuk selalu berprasangka buruk,» katanya.
Awalnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, ia memiliki pemikiran tertentu kenapa pilih TNI/Polri dibandingkan sekretaris wilayah (sekda) menjadi eksekutor pekerjaan gubernur. «Jika sekda, kelak ditandai gerakkan PNS-nya,» kata Tjahjo pada Kamis, 25 Januari 2018.
Nama perwira tinggi yang hendak disodorkan juga, Tjahjo meneruskan, selalu dia bahas dengan Kapolri, Wakapolri, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
